Cari Pertanyaan atau Jawaban
Kirim Pertanyaan
Pertanyaan yang diajukan khusus berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa.

Frequently Asked Question
Yth. Pengelola LPSE TNIkami sudah mendaftar melalui online registration kemudian diminta untuk melakukan verifikasi data ke LPSE, apakah ada verifikator LPSE TNI di Balikpapan / KODAM VI TANJUNGPURA
Ysh. Saudara Abdul Azis
Perlu saudara ketahui bahwa LPSE TNI (www.lpse-mabestni.mil.id) berkedudukan di Mabes TNI Cilangkap.
Berkaitan dengan pendaftaran registrasi online saudara, mohon diperiksa kembali apakah pendaftaran online saudara melalui alamat situs tersebut diatas ataukah dari www.lpse.tniad.mil.id
Kalau dari alamat yang www.lpse.tniad.mil.id..., saudara dapat menanyakan cara verifikasi dokumen saudara pada LPSE TNI Angkatan Darat yang berkedudukan di Mabes TNI AD.
Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat
Dalam PP 54 Tahun 2010 beserta perubahaanya deisebutkan Penerbit Jaminan adalah Bank Umum, Perusahaan Penjamin dan Perusahaan Asuransi.Terkait Bank Umum : Mohon penjelasan Bank Umum. Terima kasih

Pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan Usaha Bank Umum

Kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh Bank Umum:
  • Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
  • Memberikan kredit.
  • Menerbitkan surat pengakuan utang.
  • Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
    • Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
    • Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
    • Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
    • Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
    • Obligasi.
    • Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu (1) tahun.
    • Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu (1) tahun
  • Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
  • Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
  • Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga.
  • Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
  • Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
  • Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
  • Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
  • Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  • Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu Bank Umum dapat pula:

  • Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  • Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  • Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan
  • Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Sumber dari OJK http://www.ojk.go.id/bank-umum

saya ingin berpatisipasi dalam pelelangan yang ada di LPSE TNI terima kasih
Kalau saudara sudah mempunyai akun usernamenya kami persilahkan.

Mau ikut tender?
Kami persilahkan
Mohon Informasi Alamat Kantor Verifikator LPSE nya?Terima kasih
LPSE TNI
Gedung B1 lantai 1
Komplek Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur
Assalamualaikum. Kami sudah pernah daftar dan mengikuti lelang di LPSE PLN, apakah kami harus mendaftar lagi di LPSE TNI untuk menjadi peserta lelang di LPSE TNI? Terima kasih.
Wa'alaikumsalam Wr.Wb. yang sudah pernah daftar dan sudah mempunyai akun...dapat mengikuti lelang...
Lebih afdol lagi saudara mendapatkan akun dari LPSE TNI
Assalamu'alaikum Wr.Wb. Mohon ijin mau menanyakan tentang dokumen apa saja yang mesti dibawa untuk verifikasi setelah kita mendaftar melalui LPSE TNI iD. Terima kasih.
Wa'alaikumsalam Wr.Wb. Mohon maaf terlambat menjawabnya, dokumen yang harus dibawa sama yang tertera sewaktu saudara mendaftar secara online dan diserahkan ke verifikator LPSE TNI. Demikian semoga bisa membantu Terima kasih.
siang, mohon arahan. setelah melakukan pendaftaran secara elektronik. kemana saya harus menyerahkan berkas2nya.. saya mendftar di LPSE TENTARA NASIONAL INDONESIA
Silahkan saudara bawa berkas-berkas tersebut ke verifikator LPSE TNI terimakasih
bagaimana caranya mengganti email di sistem lpse yang sudah terdaftar??
silahkan saudara konfirmasi ke Admin LPSE tempat saudara mendaftar terimakasih
selamat siang. Mohon izin kami sebagai ULP/Panitia pengadaan, mohon arahan tentang cara daftar untuk melakukan penayangan pengumuman di LPSE ini.
tata cara daftar untuk  penayangan pengumuman secara e-proc / non e-proc di LPSE TNI adalah:

1. datang ke LPSE TNI dengan membawa Sprin panitia pengadaan dan PPK, mohon menyertakan pula no tlp / email panitia pengadaan dan PPK secara terpisah dari Sprin tersebut untuk mendapatkan user id dan password
2. Satker TNI yang jauh dari Mabes TNI dapat mengirimkan Sprin panitia pengadaan dan PPK melalui email dengan syarat Sprin tersebut sdh di scann dan file dalam bentuk pdf
3. Admin Agency LPSE TNI akan memberitahukan user id dan password melalui tlp/email

demikian semoga dapat membantu terimakasih
Yth. pembina LPSE, kami ijin menanyakan, dalam hal pengadaan barang dan jasa khususnya pengadaan obat dengan menggunakan dana DPK ada kendala yaitu terbatasnya penyedia jasa yang memenuhi kwalifikasi
disarankan untuk pengadaan obat untuk menggunakan e-katalog ( http://inaproc.lkpp.go.id/v3/ pilih yang obat) kalau didalam ekatalog belum ada obat yg diinginkan baru menggunakan e-proc / lelang elektronik
demikian jawaban singkat kami terimakasih
siapa yang berwenang memberi user id dan password pada pelelangan lpse
yang berwenang memberi user id dan password untuk pengadaan secara elektonik adalah: 

1. untuk panitia/ULP ==>admin agency LPSE
2. bagi penyedia/rekanan ==>verifikator LPSE

demikian jawaban singkat semoga bisa dimengerti / bisa langsung datang ke LPSE terdekat terimakasih
bgaimana teknis pelaksanaan lelang melalui lpse ini
teknis pelaksanaan lelang melalui lpse : 1. Menyerahkan fotocopyan sprin kepanitiaan untuk didaftarkan paket pengadaannya di LPSE Mabes TNI; 2. Setelah paket tersebut terdaftar para anggota kepanitiaan yang sudah mempunyai akun login dapat membuka/mengakses paket tersebut untuk kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun jadwal lelang dan mempersiapkan soft dokumen yang diperlukan sebagaimana lazimnya pelaksanaan lelang; 3. Bagi anggota kepanitiaan yang belum mempunyai login akun..akan dibuatkan login akun oleh LPSE Mabes TNI dengan menyertakan alamat email masing-masing anggota.
Saat ini masih banyak instansi pemerintah pengadaanya tidak lewat LPSE, apakah ada sanksi
di tahun 2015, telah diterbitkan Inpres No. 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Softcopy regulasi tersebut dapat didownload dengan meng"klik" hyperlink kalimat regulasi di atas, atau dari halaman depan bagian special content (kiri bawah).
Kami persilahkan untuk medalami kedua regulasi tersebut. Terimakasih semoga bermanfaat
selamat pagi.Mohon izin mau menanyakan tentang yang di maksud LPSE
LPSE merupakan unit yang dibentuk oleh sebuah instansi untuk mengoperasikan sitem e-procurement SPSE. Pada awalnya LPSE hanya sebagai tim ad hoc yang dibentuk oleh kepala instansi (gubernur, walikota, menteri). Pada perkembangan selanjutnya, sebagian instansi telah mendirikan LPSE secara struktural contohnya seperti di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Sumatera Barat. 
Pada proses pengadaan LPSE hanya sebagai fasilitator yang tidak ikut dalam proses pengadaan. Pelaksanaan proses pengadaan sepenuhnya dilakukan oleh panitia pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan/ULP.

SPSE merupakan aplikasi e-procurement yang dikembangkan oleh LKPP

Lebih jelasnya kami persilahkan saudara melihat menutab "Tentang kami"